MASTERLIST UNTUK PERCEPATAN IMPOR BARANG MIGAS

Masterlist Untuk Percepatan Impor Barang Migas

Created at: 2019-04-23T14:15:07.275Z

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa peningkatan investasi minyak dan gas bumi (migas) perlu dimulai dengan melakukan penyederhanaan peraturan. Salah satu hal yang telah dilakukan Pemerintah adalah dengan menyederhanakan prosedur pelayanan dalam pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) atau yang biasa dikenal dengan masterlist pada kegiatan usaha hulu migas. Penyederhanaan ini akan mempercepat masuknya barang impor migas guna mempercepat aktivitas eksplorasi dan produksi migas.

Percepatan proses impor tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17/2018 tentang Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 37/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengajuan Rencana Impor Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Melalui revisi Permen, proses pengajuan masterlist untuk barang-barang impor oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi lebih singkat. Dari yang sebelumnya membutuhkan waktu selama 14 hari kerja kini lebih singkat menjadi 5 hari kerja. Proses impor pun lebih efisien karena telah berubah menggunakan Sistem Integrasi Online Satu Pintu, termasuk sistem pengajuan dari model bertahap menjadi sistem bundling atau digabungkan untuk periode waktu satu tahun ke depan.

Adapun pengajuan yang dapat dilakukan KKKS, antara lain: Rencana Kebutuhan Barang Impor, Rencana Impor Barang, Surat Keputusan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk, hingga Pajak Dalam Rangka Impor. KKKS hanya perlu satu kali memasukkan dokumen melalui online single submission atau dikenal dengan Portal INSW (Indonesia National Single Window).

Meski aturannya disederhanakan, namun KKKS tetap wajib untuk melaporkan realisasi impor barang operasi yang telah dilakukan. Laporan realisasi impor barang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, baik secara tertulis maupun digital. KKKS juga wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor barang operasi yang disewa selambat-lambatnya lima hari setelah pelaksanaan ekspor barang tersebut.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Budiyantono, mengatakan bahwa Permen 17/2018 ditujukan untuk menciptakan iklim usaha hulu migas yang lebih kondusif. Sebab rantai birokrasi kini menjadi lebih pendek dan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Dari sisi industri, Presiden Indonesian Petroleum Association, Tumbur Parlindungan, mengapresiasi upaya perbaikan yang telah dilakukan Pemerintah. Optimalisasi fasilitas masterlist untuk impor barang penunjang kegiatan migas ini merupakan salah satu dari lima program prioritas yang akan dilaksanakan IPA pada tahun ini.

Selain soal penyederhanaan perizinan, menurut Pengamat Forum Kajian Energi, Mashuri, ada hal lain yang mendesak dilakukan Pemerintah, yaitu sinkronisasi perizinan antara pusat dan daerah. Salah satu hambatan dalam investasi sektor migas ialah masalah ketidakpastian hukum karena kebijakan pada beberapa daerah belum sejalan dengan spirit untuk mempercepat proses yang dilakukan Pemerintah Pusat. Kondisi ini membuat iklim investasi di sektor migas pun menjadi terganggu. Seyogyanya Pemerintah Daerah juga memahami bahwa percepatan perizinan di industri hulu migas juga berdampak positif bagi pemasukan daerah berikut dampak berganda yang ditimbulkan dari kegiatan migas di daerah. (*)

Sumber:

  • Artikel “Kementerian ESDM Percepat Proses Impor Barang Migas Lewat Aturan Baru” di katadata.co.id (12/2/2018).
  • Artikel “Kementerian ESDM Akan Percepat Proses Impor Barang Migas” di cnbcindonesia.com (15/2/2018).
  • Press Release Kementerian ESDM, “Sosialisasi Permen Impor Barang Operasi Hulu Migas: Pengajuan RKBI Dipercepat” (16/3/2018).
  • Artikel “Integrasi Sistem Informasi Impor Barang Penunjang Hulu Migas” di portonews.com (6/4/2018).
  • Artikel “Pemerintah Agresif Perbaiki Regulasi Hulu Migas” di bisnis.com (6/12/2018).