LANGKAH STRATEGIS MENGGAIRAHKAN INDUSTRI MIGAS

Langkah Strategis Menggairahkan Industri Migas

Created at: 2019-04-19T03:48:21.856Z

Sejak awal menjabat Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Tumbur Parlindungan, mengungkapkan bahwa ada lima pekerjaan utama yang akan dilakukan Asosiasi yang dipimpinnya untuk membantu menggairahkan kembali industri migas di Indonesia. Upaya tersebut tentunya akan dilakukan melalui kolaborasi antara para pelaku industri dengan Pemerintah.

Pekerjaan pertama, papar Tumbur, perlunya mendorong upaya percepatan untuk penyederhanaan perizinan di sektor hulu migas. Memang hal ini sudah menjadi sorotan sejak 2017. Dalam sebuah survei terkait iklim investasi migas pada 2017, diketahui bahwa Indonesia termasuk dalam 10 yurisdiksi dengan tingkat iklim investasi yang terburuk.

Sebenarnya, Pemerintah telah berupaya melakukan serangkaian upaya untuk memperbaiki perizinan pada industri hulu migas di Indonesia. Pada 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengalihkan 42 jenis izin yang berada di bawah kendalinya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, pada 2017 jumlah perizinan pun disederhanakan menjadi 6 jenis izin. Perubahan ini secara otomatis berdampak juga terhadap berkurangnya waktu yang diperlukan untuk pengurusan, dari awalnya sekitar 40 hari menjadi sekitar 10-15 hari.

Pekerjaan kedua, aturan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 tentang Pengembalian Biaya Operasi dan Perpajakan Gross Split. Peraturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diharapkan dapat segera diterbitkan mengingat mulai banyaknya wilayah kerja (WK) migas yang beroperasi dengan menggunakan skema PSC Gross Split. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga pertengahan Januari 2019 sedikitnya ada 37 blok migas yang telah menggunakan skema PSC Gross Split.

Selanjutnya, pekerjaan ketiga yang perlu dilakukan adalah optimalisasi fasilitas masterlist untuk impor barang-barang penunjang kegiatan migas. Untuk diketahui, barang-barang yang tertera di dalam masterlist mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Keempat, pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang wajar pada kegiatan hulu migas. Adanya perlakuan PBB pada kegiatan hulu migas merupakan tambahan beban tersendiri bagi kontraktor yang berpotensi mengurangi tingkat keekonomian suatu proyek migas. Rencana Pemerintah untuk meringankan PBB dalam skema kontrak Gross Split sebenarnya pernah dilontarkan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pada Januari 2019. Namun hal tersebut masih perlu didiskusikan lebih lanjut bersama pihak Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

Terakhir, percepatan realisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang telah delapan tahun tak kunjung selesai dibahas. Terbitnya UU Migas yang baru menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan mengingat banyaknya perubahan yang telah terjadi pada industri ini. IPA mendorong kolaborasi yang lebih aktif baik antara pelaku usaha dengan Pemerintah dan DPR agar RUU tersebut dapat segera terbit dan memberikan kepastian peraturan pada industri migas.

Genjot Investasi

Industri migas yang menarik akan menjadi magnet investasi. Meskipun lelang wilayah kerja mulai diminati para investor, namun daya tarik investasi perlu terus ditingkatkan mengingat target investasi hulu migas pada 2019 dipatok sebesar USD 14,79 miliar. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Dwi Soetjipto, mengakui bahwa target tersebut lebih tinggi dari realisasi investasi pada 2018 yang hanya sebesar USD 11,9 miliar. Namun, dirinya optimistis target tersebut dapat tercapai.

Senada dengan Dwi, nada optimistis juga diungkapkan Dirjen Migas, Djoko Siswanto. Menurut dia, target tersebut bisa dicapai karena adanya beberapa rencana investasi migas yang cukup besar, seperti proyek Merakes senilai USD 1,3 miliar dan proyek Jambaran Tiung Biru sebesar USD 1,6 miliar.

Adapun pada tahun ini, SKK Migas menargetkan peningkatan lifting migas menjadi 2,025 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) dibandingkan target APBN 2018 yang dipatok sebesar 2 MMBOEPD. Rinciannya, minyak bumi sebesar 775 ribu barel per hari (BOPD) dan gas bumi sebesar 1,250 MMBOEPD. Namun Dwi mengakui jika upaya peningkatan lifting tersebut perlu didukung oleh banyaknya kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan yang sudah berhasil ditemukan cadangan migas.

Pada 2018, ada sebanyak 45 rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) yang telah disetujui oleh Pemerintah. Hal itu berdampak terhadap tambahan cadangan migas terbukti sekitar 831,5 juta setara barel minyak. (*)

Sumber:

  • Artikel “SKK Genjot Lifting Migas Ke 2,02 Juta Barel Hari di 2019” di cnbcindonesia.com (16/01/2019).
  • Artikel “Pengurangan Pajak Dinilai Bisa Gairahkan Investasi Hulu Migas” di katadata.co.id (25/01/2019).
  • Artikel “Investasi Hulu Migas Tahun Ini Ditargetkan Sebesar US$ 14,7 Miliar” di kontan.co.id (04/01/2019).
  • Artikel “Persetujuan POD I Tumbuhkan Rasio Cadangan Pengganti Migas di esdm.go.id (14/01/2019).
  • Artikel “5 Pekerjaan Utama Asosiasi Perusahaan Migas untuk Gairahkan Industri” di katadata.co.id (05/12/2018).