DUA TAHUN GROSS SPLIT

Dua Tahun Gross Split

Created at: 2019-02-28T10:16:31.110Z

“Untuk membuat industri migas kembali menarik minat investor, masih diperlukan perbaikan skema bagi hasil gross split.”

Dua tahun sudah Pemerintah menerapkan skema bagi hasil gross split dalam pengelolaan minyak dan gas (migas) di Indonesia. Skema dengan dasar hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 ini ditujukan untuk mengganti skema bagi hasil cost recovery yang telah digunakan industri migas di Indonesia sejak 1965.

Menurut Managing Director Eni Indonesia, Fabrizio Trilli, skema bagi hasil gross split memberikan kemudahaan dalam pengembangan proyek di lapangan yang mereka kelola. Oleh karena itu, Eni Indonesia pun melakukan amandemen kontrak bagi hasil pada Lapangan Merakes, Blok East Sepinggan menjadi skema bagi hasil gross split pada Desember 2018. Eni menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pertama yang melakukan amandemen kontrak yang sedang berjalan dari Cost Recovery menjadi Gross Split. Untuk diketahui, Eni Indonesia telah menandatangani kontrak bagi hasil dengan skema Cost Recovery pada pada 20 Juli 2012.

Melalui skema gross split, Eni Indonesia akan memperoleh bagi hasil 67 persen untuk minyak dan gas sebesar 72 persen dari produksi kumulatifnya, berdasarkan perhitungan bagi hasil diawal (base split) dan faktor-faktor lainnya (variabel split). Menyusul langkah Eni Indonesisa, KKKS West Natuna Exploration Ltd pun mengubah kontrak bagi hasil mereka di Lapangan Duyung (eksplorasi) menjadi gross split pada Januari 2019.

Sejatinya, sudah ada KKKS yang lebih dahulu menggunakan skema bagi hasil Gross Split, yaitu Pertamina Hulu Eneri (PHE) yang menjadi operator pada blok ONWJ (Offshore North West Java). PHE ONWJ telah menggunakan skema bagi hasil gross split pada awal 2017 saat menerima persetujuan untuk kembali mengelola blok migas tersebut.

Skema base split yang ditawarkan untuk kontrak tersebut yakni 47,5 persen bagian Pemerintah dan 52,5 persen bagian kontraktor untuk minyak. Sedangkan untuk gas, base split yang disepakati sebesar 37,5 persen untuk Pemerintah dan 62,5 persen kontraktor. Angka tersebut kemudian berubah setelah ditambahkan variable split dan progressive split menjadi untuk minyak sebesar 73,5 persen dan gas sebesar 81 persen yang akan diterima PHE ONWJ.

Selain split yang besar, kentungan lain yang dirasakan PHE ONWJ saat menggunakan skema bagi hasil Gross Split adalah kecepatan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan. Proses pengadaan saat ini dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu meminta persetujuan anggaran terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Menurut catatan Direktorat Jenderal Migas, investasi PHE ONWJ pada 2017 mencapai USD 347 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar USD 322 juta. Nilai investasi pun terus meningkat menjadi USD 513 juta pada tahun 2018.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga pertengahan Januari 2019 sedikitnya ada 37 blok migas yang sudah menggunakan skema gross split. Rinciannya, 14 blok berasal dari hasil lelang blok migas pada 2017 dan 2018, 21 dari blok terminasi periode 2017-2023, dan sisanya sebanyak dua blok dari kontrak amandemen pada 2018 dan 2019.

Melihat data tersebut, Indonesian Petroleum Association (IPA) terus berupaya meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang terkait dengan skema gross split demi membuat industri migas nasional kembali menarik bagi investor. Salah satu peraturan yang ditunggu oleh pelaku industri ialah terkait fasilitas perpajakan pada skema gross split.

Sekilas Gross Split

Pada skema gross split, seluruh biaya operasional pada kegiatan hulu migas sejatinya ditanggung oleh kontraktor. Tidak ada mekanisme penggantian biaya operasional seperti pada skema gross split. Sebagai konsekuensinya, bagi hasil untuk kontraktor pun menjadi lebih besar dibandingkan pada skema cost recovery. Saat penandatanganan kontrak, Pemerintah dan Kontraktor menyepakati perhitungan bagi hasil awal (base split) untuk minyak sebesar 57:43 bagi negara dan kontraktor, dan sebesar 52:48 persen.

Artinya, 43 persen untuk minyak dan 48 persen untuk gas yang menjadi bagian kontraktor sudah termasuk biaya operasional yang diperlukan oleh kontraktor. Sebelumnya, pada skema cost recovery, biaya operasional yang dikeluarkan kontraktor akan ditagihkan kepada Pemerintah sehingga besaran bagi hasil menjadi 85:15 persen untuk negara dan kontraktor. (*)

Sumber:

  • Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split,
  • Artikel “Inilah akhir rezim cost recovery” di kontan.co.id (19/01/2017)
  • Artikel “Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi Hasil” di katadata.co.id (31/12/2017).
  • Artikel “Resmi Gunakan Gross Split, Eni Ungkap Alasan Ubah Kontrak” di katadata.co.id (11/12/2018).
  • Artikel “Skema Gross Split : Bagi Hasil PHE ONWJ Naik Signifikan” di bisnis.com (22/08/2017).
  • Artikel “PHE diuntungkan skema gross split di Blok ONWJ” di kontan.co.id (19/02/2018)
  • Artikel “Investasi ONWJ Meningkat, ESDM Klaim Karena Gross Split” di cnbcindonesia.com (05/04/2018).
  • Artikel “Wilayah Kerja Duyung kini memakai skema PSC Gross Split” di kontan.co.id (17/01/2019).
  • Artikel “Kementerian ESDM Ungkap 5 Hal yang Membuat Survei Fraser Tak Valid” di katadata.co.id (13/02/2019).