AUDIT BERSAMA UNTUK EFISIENSI INDUSTRI HULU MIGAS

Audit Bersama Untuk Efisiensi Industri Hulu Migas

Created at: 2019-03-26T02:31:31.487Z

Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki tata kelola industri hulu minyak dan gas bumi (migas) oleh Pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini. Selain mengubah skema bagi hasil PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split, Pemerintah juga mulai menerapkan audit bersama terhadap kegiatan industri hulu migas.

Selama ini, audit terhadap industri hulu migas dilakukan secara terpisah oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik proses maupun waktu pelaksanaannya. SKK Migas sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengawasi kegiatan hulu migas di Indonesia melakukan audit terhadap besaran cost recovery yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sementara BPKP melakukan audit terkait ketepatan cost recovery dan DJP melakukan audit terhadap perhitungan pajak yang dikenakan pada industri hulu migas.

Banyaknya audit yang harus dijalankan KKKS dalam waktu yang tidak bersamaan ini jelas membuat beban pekerjaan menjadi sangat banyak. Bahkan tiga kali audit yang dilakukan oleh SKK Migas, BPKP, dan DJP ini belum termasuk audit internal yang dilakukan oleh masing-masing KKKS. Jelas hal ini membuat proses pekerjaan menjadi tidak efisien.

Bersyukur. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 34/PMK.03/2018 tanggal 29 Maret 2018 menetapkan adanya Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama yang bertugas melakukan pemeriksaan secara bersama terhadap kegiatan pada industri migas. Lewat peraturan ini lah pemeriksaan tidak lagi dilakukan terpisah tetapi secara bersama-sama. PMK ini menyebutkan bahwa pemeriksaaan bersama dilakukan untuk menguji kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang telah dilakukan oleh KKKS. Pemeriksaaan bersama dilakukan terhadap laporan pada tahun berjalan dan atau setelah tahun berjalan.

Jangka waktu pemeriksaaan bersama ini pun ditetapkan maksimal 120 hari, terdiri dari 60 hari untuk pengujian, dan 60 hari berikutnya untuk pembahasan serta pelaporan. Proses ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan waktu yang diperlukan pada audit secara terpisah sebelumnya. Total waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan audit secara terpisah mencapai lebih dari satu tahun. Sebagai gambaran, waktu pemeriksaan atas bagi hasil (lifting dan cost recovery) yang dilakukan BPKP mencapai 30 sampai 60 hari. Begitupun dengan waktu yang dibutuhkan SKK Migas untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas lifting dan cost recovery. Kemudian, waktu yang diperlukan DJP untuk memeriksa mencapai 4-12 bulan.

Bermanfaat

Adanya penetapan untuk audit bersama ini jelas memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan bahwa kebijakan audit bersama akan memberikan kepastian hukum bagi KKKS karena hanya ada satu pemeriksaan yang dilakukan atas nama Pemerintah Indonesia. Selain itu, lanjut dia, audit bersama juga menimbulkan efisiensi dari sisi waktu, dapat mengurangi potensi sengketa, dan memberikan kepastian penerimaan negara dalam bentuk bagi hasil dan pajak.

Dirjen Migas, Djoko Siswanto, pada kesempatan lain mengharapkan adanya audit bersama dapat mengubah wajah industri hulu migas di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Diakui, masih ada satu lagi audit yang belum bergabung yaitu audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di sisi lain, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan bahwa adanya audit bersama ini membuat kontraktor tidak lagi perlu menghabiskan waktu yang panjang untuk mengikuti pemeriksaan dari berbagai lembaga negara. Birokrasi menjadi lebih sederhana. KKKS, menurut Dwi, dapat lebih fokus untuk menemukan cadangan migas dan meningkatkan produksi migas nasional. (*)

Sumber:

  • Artikel “Pemeriksaan PPh Migas Dilakukan Ditjen Pajak, BPKP, dan SKK Migas” di tempo.co (5/4/2018).
  • Artikel “Pemeriksaan Pajak Kontraktor Migas Dipangkas Jadi 120 Hari” di cnnindonesia.com, (5/4/2018).
  • Artikel “Industri Hulu Migas: Ini Target Pemeriksaan Bersama untuk KKKS” di bisnis.com (28/3/2019).
  • Artikel “SKK Migas Mulai Terapkan Audit Bersama Perpajakan dan Bagi Hasil”, SKK Migas (18/12/2018).