Penyederhanaan Perizinan Migas Masih Perlu Didorong

Penyederhanaan Perizinan Migas Masih Perlu Didorong
Dibutuhkan terobosan pada tingkat pembuat kebijakan untuk mengurangi perijinan yang diperlukan dalam industri migas.

Perijinan masih menjadi salah fokus perbaikan yang harus dilakukan untuk menggairahkan  kembali industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Panjangnya proses perijinan  dan banyaknya ijin yang harus diurus oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mulai dari  tahap survei hingga pascaproduksi merupakan salah satu faktor yang membuat surut minat investor untuk berinvestasi. Ditambah lagi, faktor harga harga minyak dunia yang belum stabil  sehingga membuat tren produksi migas nasional pun mengalami penurunan.

Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Tumbur Parlindungan, mengatakan bahwa  penyederhanaan perijinan merupakan hal pertama yang perlu segera dilakukan Pemerintah untuk membuat industri migas kembali menarik minat investor untuk berinvestasi. Selain  perijinan, menurut Tumbur, memang ada hal lain yang juga mendesak diselesaikan di antaranya  aturan turunan terkait perpajakan pada skema bagi hasil Gross Split, optimalisasi fasilitas  master list untuk impor barang penunjang kegiatan migas, pemberlakukan Pajak Bumi dan  Bangunan (PBB), dan percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas.

Masalah perijinan migas di Indonesia memang sudah menjadi sorotan sejak beberapa tahun  terakhir. Ada banyak survei yang sudah dilakukan terhadap perijinan pada industri migas di Indonesia. Salah satunya survei yang dilakukan oleh Fraser Institute pada 2017. Pada survei  tersebut, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 97 yurisdiksi atau wilayah dengan tingkat iklim investasi terendah.

Penyederhanaan

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah perizinan sudah mulai menjadi diskusi seluruh pemangku kepentingan di industri migas Nasional. Tahun 2015, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kala itu, Sudirman Said, melakukan reformasi pengurusan ijin migas dengan menyerahkan 42 jenis perijinan yang berada di bawah lingkup Kementerian ESDM  kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat itu, tercatat ada 341 ijin yang harus  diurus KKKS, mulai dari 218 ijin saat survei dan eksplorasi, 109 ijin masa produksi, dan 14 jenis ijin pascaproduksi. Ratusan ijin tersebut harus diurus kepada 17 instansi berbeda mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah di Kota/Kabupaten.

Pelimpahan perijinan kepada BPKM pun berlanjut di era Menteri ESDM Ignasius Jonan tahun 2017. Saat itu, ungkap Jonan, tinggal ada 6 jenis perijinan yang terkait dengan industri migas. Bahkan, pada 2018 Kementerian ESDM juga kembali melakukan penyederhanaan perijinan  dengan mencabut 11 Peraturan Menteri (Permen) ESDM, menggabungkan tujuh Permen ESDM menjadi enam Permen ESDM, dan mencabut 19 rekomendasi serta perijinan yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Sayangnya upaya Pemerintah melakukan penyederhanaan perijinan ini masih dinilai belum  optimal. Menurut pendiri Refominer Institute, Pri Agung Rakhmanto, 11 peraturan yang dicabut  tersebut sejatinya tidak berpengaruh terhadap kemudahan berinvestasi di sektor  migas. Peraturan tersebut merupakan peraturan lama yang sudah tidak relevan dengan industri  migas saat ini.

Pri Agung melanjutkan, perbaikan perijinan masih perlu dilakukan dan lebih konkrit terhadap  kondisi industri migas saat ini. Penyederhanaan perijinan di industri migas memerlukan  terobosan pada level pembuat kebijakan, karena banyaknya perijinan yang berada pada lintas  kementerian dan lembaga. Sehingga pada akhirnya penyederhanaan perijinan pun dapat  dirasakan manfaatnya terhadap peningkatan daya tarik investasi di sektor hulu migas. (*)

Sumber :  

  • Artikel “Bos-bos Minyak Dukung Penemuan Cadangan Migas Baru” di okezone.com  (7/12/2018).
  • Artikel “Pemerintah Sosialisasikan Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Migas” di  esdm.go.id (1/3/2018). 
  • Artikel “IPA: Potensi Migas Indonesia Masih Menjanjikan” di kontan.co.id (5/12/2018). 
  • Artikel “Pencabutan 11 Aturan Sektor Migas Tak Pengaruhi Minat Investasi” di  katadata.co.id (2/5/2018). 
  • Infografik “Reformasi Perizinan Migas Dimulai” di katadata.co.id (20/5/2015). 
  • Infographic Booklet “Driving Indonesia’s Oil & Gas Global Competitiveness” IPA Convex  2018.  
  • Materi Konferensi Pers “Penyederhanaan Perizinan Migas” Kementerian ESDM  (15/8/2017).